CbCr

Jangan Cuma Dihukum, Beri Insentif: Merancang Skema Tax-Linked ESG Berbasis Data CbCr

“Taxes are what we pay for a civilized society.” — Oliver Wendell Holmes Jr. Kutipan klasik tersebut sering kali mengingatkan kita bahwa pajak bukan sekadar kewajiban nominal, melainkan pilar utama penopang keberlanjutan publik. Namun dalam era korporasi global, mengukur seberapa jauh sebuah perusahaan berkontribusi secara adil terhadap masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Di titik inilah Country-by-Country…

Perlukah Indonesia Memperluas Pajak atas Kekayaan?

Pembahasan mengenai Ultra High Net Worth Individuals atau UHNWI sering kali berujung pada satu pertanyaan, apakah individu dengan kekayaan sangat besar perlu dikenai pajak yang lebih tinggi. Pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi jawabannya tidak sesederhana menaikkan tarif PPh. Struktur kekayaan UHNWI dapat terdiri atas saham, properti, perusahaan, investasi, dan aset lintas yurisdiksi. Sebagian kekayaan juga…

Pajak

Ekstensifikasi Pajak Menguat, Gimana Kepercayaan Wajib Pajak?

Penerapan sistem self-assessment menempatkan Wajib Pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Konsekuensinya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membutuhkan mekanisme pengawasan agar kewajiban tersebut dijalankan sesuai ketentuan. Dalam konteks tersebut, penguatan ekstensifikasi merupakan langkah yang dapat dipahami. Masih terdapat aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya masuk dalam administrasi perpajakan sehingga negara membutuhkan…

Two open notebooks titled 'International Tax Agreement' sit on a polished conference table with a gold pen between them, city skyline in the background.

Mengapa Korporasi Masih ‘Alergi’ APA dan MAP?

Dalam praktik perpajakan internasional, transfer pricing selalu menjadi arena tarik-menarik antara korporasi dan otoritas pajak. Pemerintah berjuang mengamankan basis penerimaan negara dari pergeseran laba, sementara pelaku usaha membutuhkan kepastian hukum agar bayang-bayang pemajakan berganda tidak membayangi arus kas dari tahun ke tahun. Saat sengketa transfer pricing pecah, masalahnya hampir tidak pernah selesai hanya dengan membayar…

safe harbour

Bukan Kendur Pengawasan: Mengapa Indonesia Perlu Safe Harbour Transfer Pricing?

Dalam praktik sengketa PPh Badan di Pengadilan Pajak, penyesuaian harga transfer (transfer pricing) menjadi salah satu isu yang kerap muncul dalam sengketa perpajakan. Jika dibedah lebih dalam, akar masalahnya tidak selalu bersumber dari skema penghindaran pajak bernilai triliunan rupiah, melainkan perselisihan metodologis atas transaksi harian yang nilainya tergolong kecil. Dalam praktik, sebagian sumber daya praktisi…

Basis Pajak

Dari Data Aset Menuju Perluasan Basis Pajak

Perluasan basis pajak kembali menjadi agenda penting ketika pemerintah menghadapi kebutuhan penerimaan yang semakin besar. Namun, memperluas basis pajak seharusnya tidak dimaknai sebatas menambah jumlah wajib pajak atau menciptakan objek pajak baru. Persoalan yang lebih mendasar adalah kemampuan negara dalam melihat aktivitas ekonomi secara utuh dan memastikan bahwa aktivitas tersebut telah tercermin dalam administrasi perpajakan.…

PPh Final

PPh Final UMKM, Antara Kemudahan dan Kepatuhan

Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan dengan skala usaha yang lebih besar. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari kapasitas modal, jumlah tenaga kerja, sistem administrasi, hingga kemampuan dalam menyelenggarakan pembukuan. Bagi sebagian pelaku usaha, kegiatan operasional masih dijalankan secara sederhana sehingga pencatatan keuangan belum menjadi bagian yang kompleks dari…

UMKM

Menagih Pajak Toko Online Tanpa Memberatkan UMKM

Ekonomi digital Indonesia telah berkembang menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Jutaan pelaku usaha kini memanfaatkan marketplace sebagai saluran utama untuk memasarkan produknya, mulai dari usaha rumahan hingga perusahaan berskala nasional. Perubahan pola perdagangan tersebut membawa konsekuensi logis bagi sistem perpajakan. Aktivitas ekonomi yang terus bertumbuh tentu perlu diikuti dengan mekanisme pemungutan pajak…

Coins and banknotes on a financial chart with a globe keychain, illustrating global finance at a glance.

Menjinakkan Sengketa Transfer Pricing: Jalan Tengah Kepastian Investasi dan Pendanaan Berkelanjutan

Dalam lanskap ekonomi modern yang didominasi oleh korporasi multinasional, transaksi antar-entitas dalam satu grup usaha adalah hal yang tak terhindarkan. Namun, di balik alokasi barang, jasa, dan aset tak berwujud yang melintasi batas entitas, tersimpan celah resistensi fiskal yang kian meruncing. Transfer pricing atau penetapan harga transfer yang secara manajerial dirancang sebagai alat efisiensi internal,…

Wajib Pajak

Strategi DJP dalam Mengawasi Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan sistem self assessment menempatkan Wajib Pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Konsekuensinya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara efektif melalui mekanisme pengawasan yang mampu mendorong kepatuhan secara berkelanjutan. Atas dasar tersebut, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 pada…