Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 membawa penataan mendasar terhadap tata kelola, kualifikasi kompetensi, serta pengawasan Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak. PMK 55/2026 juga perlu dibaca bersama PMK 44/2026 yang mengatur persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa Wajib Pajak, menggantikan peraturan sebelumnya, PMK 229/2014. Perubahan…
Pembahasan mengenai pajak dalam ESG menjadi lebih kompleks ketika perusahaan menggunakan berbagai strategi untuk menekan beban pajak. Dalam dunia bisnis, tax planning merupakan bagian yang wajar dari pengelolaan keuangan perusahaan. Perusahaan memiliki hak untuk memanfaatkan insentif dan ketentuan perpajakan yang tersedia selama hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Persoalan muncul ketika strategi…
Pembahasan mengenai keberlanjutan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir semakin berkembang dari isu lingkungan menuju persoalan yang lebih luas, yaitu bagaimana perusahaan menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Sustainability reporting menjadi salah satu sarana bagi perusahaan untuk menjelaskan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas bisnis kepada investor, regulator, konsumen, pekerja, serta pemangku kepentingan lainnya. Perkembangan…
Sustainability reporting atau laporan keberlanjutan semakin menempati posisi penting dalam praktik pelaporan perusahaan di Indonesia. Pada awalnya, informasi mengenai aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola lebih sering ditempatkan sebagai pelengkap informasi perusahaan. Seiring perkembangan regulasi dan meningkatnya perhatian terhadap keberlanjutan, posisi informasi tersebut mulai berubah. Informasi keberlanjutan semakin dipandang sebagai bagian dari informasi yang dapat…
Menerima surat pemeriksaan pajak dapat menimbulkan kekhawatiran bagi Wajib Pajak. Tidak sedikit yang langsung menghubungkan pemeriksaan dengan dugaan ketidakpatuhan. Jika perusahaan Anda menerima pemberitahuan pemeriksaan, misalnya, apakah hal tersebut berarti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyimpulkan bahwa terdapat pajak yang belum dibayar? Jawabannya belum tentu. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut self-assessment, Wajib Pajak pada…
Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak merupakan bagian penting dalam penerapan sistem self assessment. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu memastikan bahwa kewajiban tersebut telah dilaksanakan secara benar. Kebutuhan tersebut membuat pengawasan perlu didukung oleh proses bisnis yang jelas…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat pengawasan kepatuhan Wajib Pajak melalui pemanfaatan data dan informasi. Upaya tersebut salah satunya tercermin dalam penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-9/PJ/2026. SE-9/PJ/2026 memberikan pedoman bagi unit kerja di lingkungan DJP dalam melaksanakan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan untuk kepentingan perpajakan, khususnya dalam rangka akses informasi keuangan.…
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan (PMK 44/2026) ditetapkan pada 22 Juni 2026 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 6 Juli 2026. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan…
Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan persewaan properti merupakan salah satu jenis penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Final. Ketentuan ini perlu dipahami oleh Wajib Pajak karena perlakuan perpajakannya berbeda dengan penghasilan yang dikenai PPh berdasarkan tarif umum. Selain memiliki mekanisme pengenaan yang tersendiri, PPh Final juga memiliki ketentuan khusus mengenai objek pajak, tarif, pihak yang…
Sustainability Report merupakan media bagi perusahaan untuk mengungkapkan kinerja ekonomi, lingkungan, sosial, serta tata kelola kepada para pemangku kepentingan. Seiring meningkatnya perhatian terhadap isu Environmental, Social, and Governance (ESG), kualitas laporan keberlanjutan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dari investor, regulator, lembaga pemeringkat, hingga masyarakat. Sebelum Sustainability Report dipublikasikan, perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh…