Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak membawa perubahan dalam pengaturan mengenai pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak. Di sisi lain, regulasi tersebut membuka ruang diskusi mengenai batas kewenangan Menteri Keuangan dalam membentuk norma berdasarkan delegasi dari peraturan yang…
Regulasi mengenai Kuasa Wajib Pajak memasuki babak baru setelah pemerintah menerbitkan PMK 44/2026 dan PMK 55/2026. PMK 44 Tahun 2026 mengatur persyaratan untuk menjadi kuasa di bidang perpajakan serta tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban oleh kuasa. Regulasi ini berlaku sejak 6 Juli 2026 dan mencabut PMK 229/PMK.03/2014. PMK 55 Tahun 2026 kemudian memperkuat…
Ketika negara mulai menetapkan persyaratan kompetensi bagi pihak yang dapat bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak, satu pertanyaan layak diajukan. Seberapa jauh negara perlu mengatur pihak yang membantu Wajib Pajak menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan setelah berlakunya PMK 44 Tahun 2026 dan PMK 55 Tahun 2026. PMK 44 Tahun 2026 mengatur…
Pembahasan mengenai Kuasa Wajib Pajak selama ini cenderung ditempatkan sebagai persoalan tentang siapa yang memenuhi syarat untuk mewakili Wajib Pajak. Perspektif ini penting, tetapi belum lengkap. Kuasa pada dasarnya hadir karena Wajib Pajak memiliki kebutuhan untuk memperoleh bantuan dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Artinya, regulasi Kuasa Wajib Pajak juga dapat dibaca dari perspektif…
Uji kompetensi menjadi salah satu elemen penting dalam PMK 55 Tahun 2026. Melalui mekanisme ini, seseorang dapat memperoleh Sertifikat Kompetensi Konsultan Pajak (SKK) setelah mengikuti uji kompetensi di bidang perpajakan dan dinyatakan lulus. SKK kemudian diklasifikasikan ke dalam tingkat A, B, dan C sesuai dengan cakupan kompetensi perpajakan yang dimiliki. Secara prinsip, kebijakan ini memiliki…
Selama lebih dari tiga dekade, Legal Department of the International Monetary Fund (IMF) telah memberikan bantuan teknis kepada negara-negara anggotanya dalam merancang dan mengembangkan peraturan perpajakan. Pendekatan yang digunakan berangkat dari pemahaman bahwa desain hukum pajak tidak dapat dipisahkan dari karakteristik hukum dan kelembagaan negara. Tradisi hukum, struktur politik dan administrasi, serta arah kebijakan fiskal…
Perubahan ketentuan mengenai kuasa Wajib Pajak pada 2026 membuat pembedaan antara pegawai yang bekerja di bidang perpajakan dan pihak yang bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak menjadi semakin penting. PMK Nomor 44 Tahun 2026 mengatur bahwa Wajib Pajak dapat menunjuk kuasa dari Konsultan Pajak, Pihak Lain, atau keluarga tertentu. Khusus bagi Pihak Lain, salah satu persyaratan…
Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 membawa penataan mendasar terhadap tata kelola, kualifikasi kompetensi, serta pengawasan Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak. PMK 55/2026 juga perlu dibaca bersama PMK 44/2026 yang mengatur persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa Wajib Pajak, menggantikan peraturan sebelumnya, PMK 229/2014. Perubahan…
Pertanyaan mengenai posisi karyawan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan menjadi semakin relevan sejak berlakunya PMK Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan. Peraturan ini menggantikan PMK Nomor 229/PMK.03/2014 dan mulai berlaku pada 6 Juli 2026. Salah satu perubahan…
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan (PMK 44/2026) ditetapkan pada 22 Juni 2026 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 6 Juli 2026. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan…